JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Suasana dermaga di Kepulauan Karimunjawa, Jepara, terpantau lengang selama sepekan terakhir. Hingga Selasa (31/3/2026), ratusan perahu nelayan hanya tertambat diam, memicu krisis penghasilan bagi masyarakat pesisir akibat kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite yang dinilai kaku.
Pertalite: “Nyawa” Lampu Penerangan di Tengah Laut
Masalah utama yang dihadapi nelayan bukan terletak pada bahan bakar mesin utama (solar), melainkan pada operasional alat bantu tangkap.
- Solar Aman: Pembelian solar untuk mesin perahu masih berjalan normal melalui skema barcode MyPertamina.
- Pertalite Terhambat: Pertalite yang sangat dibutuhkan untuk menghidupkan genset lampu penerangan justru sulit didapatkan di SPBU setempat.
Bagi nelayan pemburu ikan teri dan cumi-cumi, cahaya lampu adalah elemen paling krusial. Tanpa sinar lampu yang kuat untuk menarik perhatian ikan di malam hari, aktivitas melaut praktis tidak bisa dilakukan.
“Kalau solar kami masih bisa beli pakai barcode MyPertamina. Tapi Pertalite untuk penerangan, kami tidak bisa beli di SPBU,” keluh Marlan, nelayan asal Dukuh Nyamplungan.
Protes Unik: Antrean Genset Mengular di SPBU
Kekakuan aturan distribusi BBM subsidi ini memicu reaksi spontan dari komunitas nelayan. Karena pengecer dilarang melayani pembelian dalam jumlah besar, para nelayan terpaksa membawa unit genset mereka langsung ke loket pengisian SPBU sebagai bentuk protes sekaligus upaya terakhir mendapatkan bahan bakar.
Imbasnya, antrean panjang hingga puluhan meter mengular di satu-satunya stasiun pengisian bahan bakar di pulau wisata tersebut. Kelompok nelayan Karya Lestari yang beranggotakan 34 orang melaporkan bahwa pendapatan keluarga mereka terjun bebas hingga titik nol selama sepekan terakhir.
Urgensi Fleksibilitas Regulasi di Wilayah Kepulauan
Hingga akhir Maret 2026, belum ada titik terang dari pihak Pertamina maupun Pemerintah Kabupaten Jepara terkait diskresi aturan bagi masyarakat kepulauan. Kondisi ini menjadi sorotan tajam mengenai pentingnya regulasi yang mempertimbangkan realita geografis.
Poin Evaluasi Kebijakan BBM Subsidi:
Distribusi yang Fleksibel: Aturan di pulau kecil harusnya lebih adaptif terhadap ketergantungan nelayan pada sistem pengecer lokal.
Kebutuhan Khusus: Nelayan kecil membutuhkan Pertalite bukan untuk transportasi, melainkan sebagai energi pendukung (penerangan) yang menjadi urat nadi ekonomi.
Dampak Sosial: Terhentinya tangkapan ikan mengancam ketahanan pangan laut dan kesejahteraan ekonomi di wilayah pariwisata internasional Karimunjawa.
(Joe)