Home » Daerah » Mata Jateng » Krisis BBM di Karimunjawa: Sepekan Tak Melaut, Nelayan Protes Aturan Pertalite yang Membelenggu

Krisis BBM di Karimunjawa: Sepekan Tak Melaut, Nelayan Protes Aturan Pertalite yang Membelenggu

JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Aktivitas maritim di Kepulauan Karimunjawa, Jepara, mengalami kelumpuhan total selama sepekan terakhir (Maret 2026). Ratusan nelayan terpaksa menyandarkan perahu mereka di dermaga akibat kebijakan pembatasan pembelian Pertalite yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat pesisir.

Pertalite: Nyawa Penerangan Melaut di Malam Hari

Meskipun solar untuk mesin diesel masih dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina, nelayan menghadapi tembok besar saat hendak membeli Pertalite. Padahal, bahan bakar ini sangat krusial sebagai sumber energi genset lampu penerangan.

  • Target Tangkapan: Ikan teri dan cumi-cumi yang hanya bisa dipancing menggunakan daya tarik cahaya lampu di malam hari.
  • Dampak Operasional: Tanpa lampu dari genset berbahan bakar Pertalite, nelayan praktis tidak bisa bekerja karena ikan tidak akan mendekat ke jaring.

“Solar memang ada barcodenya, tapi untuk Pertalite penerangan kami justru dilarang beli di SPBU. Padahal itu nyawa kami saat melaut malam hari,” ungkap Marlan, nelayan asal Dukuh Nyamplungan.

Aksi Protes: Antrean Genset Mengular di SPBU

Kondisi ini memicu gelombang protes unik di Karimunjawa. Karena pengecer dilarang membeli dalam jumlah besar, para nelayan terpaksa membawa unit genset mereka langsung ke SPBU. Akibatnya, antrean panjang hingga puluhan meter mengular, menciptakan pemandangan yang tidak biasa di pulau wisata internasional tersebut.

Kelompok nelayan seperti Karya Lestari yang beranggotakan puluhan orang kini hanya bisa pasrah melihat peralatan mereka mangkrak di darat tanpa kepastian distribusi BBM subsidi.

Dampak Ekonomi dan Urgensi Kebijakan Khusus

Kelumpuhan ini berdampak langsung pada rantai pasok ikan di Jepara dan kesejahteraan keluarga nelayan. Hingga akhir Maret 2026, belum ada solusi konkret dari pihak terkait mengenai diskresi aturan bagi masyarakat kepulauan.

Poin Penting Evaluasi Kebijakan:

Ketahanan Pangan: Terhentinya tangkapan ikan teri dan cumi-cumi berpotensi menaikkan harga komoditas laut di pasar lokal Jepara.

Akses Subsidi: Perlunya kategori khusus bagi nelayan kecil yang membutuhkan Pertalite untuk alat bantu tangkap (genset), bukan hanya bahan bakar mesin utama.

Geografis Kepulauan: Aturan distribusi BBM di pulau kecil harus mempertimbangkan jarak tempuh dan ketergantungan masyarakat pada pengecer lokal.


(Joe)