Home » Berita Jepara » Tiga Perda, Satu Keputusan: DPRD Jepara Sahkan Aturan Aset Daerah, Peta Industri 20 Tahun, dan Dana Pilkada Rp40 Miliar

Tiga Perda, Satu Keputusan: DPRD Jepara Sahkan Aturan Aset Daerah, Peta Industri 20 Tahun, dan Dana Pilkada Rp40 Miliar

JEPARA l Matamerdeka – Palu sudah diketok. Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi disetujui DPRD Jepara, Kamis, 19 November 2026, di Ruang Rapat Graha Paripurna.

Rapat paripurna pengambilan keputusan ini dipimpin Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna. Hadir Wakil Bupati Jepara, Ibnu Hajar, mewakili Bupati Jepara, bersama unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.

Apa saja yang diputuskan? Tiga hal.

Pertama, aset daerah. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diubah. Alasannya sederhana: aturan pusatnya sudah berubah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengubah 94 pasal dan menyisipkan 28 pasal baru. Hasilnya, ada 114 angka perubahan dalam Ranperda ini.
Isinya konkret:
Aset tanah yang belum bersertifikat bisa memakai dokumen pengganti, seperti akta jual beli, girik, atau letter C. Tetapi kewajiban mengurus dokumen kepemilikan tetap berlaku.
Pemanfaatan aset kini mempertimbangkan nilai keekonomian, termasuk kemampuan membayar masyarakat.
Mitra bangun guna serah dan bangun serah guna yang melanggar kewajiban bisa dikenai teguran lisan atau tertulis.
Penjualan aset melalui lelang diajukan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Pembahasan dipimpin Panitia Khusus I di bawah Ketua Andi Rokhmat.

Kedua, arah industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jepara 2026–2045 kini punya dasar hukum. Visinya: “Industri Unggul Berbasis Kearifan Lokal Menuju Jepara Sejahtera dan Berkelanjutan”. Fokusnya pada kerajinan, furnitur, tekstil, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Dalam pembahasan, Pansus II menambahkan aspek pembiayaan ke ruang lingkup Perda. Pembinaan industri meliputi penetapan sasaran, perwilayahan, sumber daya, sarana prasarana, dan pemberdayaan. Pengawasan mencakup perizinan berusaha, pelaporan data industri, dan kelestarian lingkungan. Bupati wajib melapor ke Gubernur setahun sekali tentang pertumbuhan industri, kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi, dan ekspor. Peraturan Bupati tentang pembinaan dan pengawasan harus terbit paling lambat satu tahun setelah Perda diundangkan. Pansus II diketuai Bustanul Arif.

Ketiga, biaya demokrasi. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan Rp40 miliar, disisihkan bertahap untuk pemilihan 2029. Jika kurang, kekurangannya ditanggung APBD pada tahun pelaksanaan. Dana hanya boleh dipakai untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pemilihan. Bunga atau hasil penempatannya dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pansus IV diketuai Imam Subhi.

Ketiga ini tidak lahir dalam semalam. Sejak surat Bupati diterima pada 15 September 2026, panitia khusus bekerja selama dua bulan. Mereka berkonsultasi ke DPRD Kabupaten dan Kota Cirebon pada 24 September, lalu ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perindustrian di Jakarta pada 13 Oktober. Dua hari sebelum paripurna, 17 November, Pansus I dan IV masih menggelar rapat pembahasan.

“Atas nama Bupati Jepara, kami berterima kasih kepada DPRD. Tiga Perda ini bukan sekadar dokumen. Aset daerah harus tertib, industri harus punya arah, dan pemilihan kepala daerah tidak boleh membebani satu tahun anggaran. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti dengan peraturan pelaksana,” kata Wakil Bupati Jepara, Ibnu Hajar.

Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan, keputusan ini baru separuh pekerjaan. “Perda sudah disetujui. Sekarang ujiannya di pelaksanaan. Kami minta eksekutif segera menyusun Peraturan Bupati yang dibutuhkan, dan DPRD akan mengawasinya,” ujarnya.

Setelah ini, ketiga Ranperda diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum diundangkan.

Joe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *