Home » Berita Jepara » DPRD Jepara Ingatkan Warga Berhak Awasi APBDes, Ini Jalur Resmi Meminta Informasi

DPRD Jepara Ingatkan Warga Berhak Awasi APBDes, Ini Jalur Resmi Meminta Informasi

JEPARA l Matamerdeka – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bukan urusan pemerintah desa semata. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga laporan pertanggungjawaban.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Jepara, Padmono Wisnugroho, dalam dialog interaktif bersama LPPL Radio Kartini FM, Rabu (18/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Padmono menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran desa merupakan hak masyarakat. Warga juga memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang dibiayai menggunakan uang negara.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu mempertanyakan hasil pembangunan yang dinilai belum sesuai harapan. Namun, pengawasan harus dilakukan berdasarkan informasi dan data, bukan sekadar dugaan.

Jangan Langsung Menilai Pembangunan dari Hasil Fisik

Padmono memberikan contoh proyek betonisasi jalan dengan anggaran Rp100 juta yang hasil pekerjaannya terlihat hanya sepanjang sekitar 20 meter.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran.

Masyarakat perlu terlebih dahulu memeriksa Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. Sebab, anggaran pembangunan tidak hanya digunakan untuk membeli material, tetapi juga mencakup upah tenaga kerja, pajak, serta komponen biaya lainnya.

Dengan memahami dokumen perencanaan, warga dapat membandingkan alokasi anggaran dengan spesifikasi dan realisasi pekerjaan secara lebih objektif.

Pengawasan masyarakat, lanjutnya, harus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan desa sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

Empat Langkah Meminta Informasi APBDes

Bagaimana jika pemerintah desa tidak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat?

Padmono menjelaskan terdapat sejumlah jalur resmi yang dapat ditempuh warga untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan.

Pertama, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.

Kedua, apabila permohonan tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, warga dapat menempuh mekanisme permohonan informasi melalui PPID Kabupaten.

Ketiga, jika terjadi sengketa informasi, masyarakat dapat mengajukan penyelesaian melalui Komisi Informasi sesuai prosedur yang berlaku.

Keempat, apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan atau penggunaan anggaran desa, warga dapat menyampaikan laporan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Jalur tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara tertib, sekaligus memastikan persoalan ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Kritik Warga Bukan Ancaman bagi Pemerintah Desa

Padmono juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak memandang kritik dan pertanyaan masyarakat sebagai bentuk permusuhan.

Sebaliknya, masukan warga seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Kritik bukan suatu musuh, tetapi justru itu digunakan untuk mengintrospeksi kemudian mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Keterbukaan pengelolaan APBDes menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, warga dapat ikut mengawal pembangunan tanpa harus terburu-buru menuduh adanya penyimpangan.

Pada akhirnya, pengawasan anggaran desa bukan semata-mata tugas pemerintah atau lembaga pengawas. Masyarakat juga memiliki peran untuk memastikan setiap anggaran digunakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi warga.

Joe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *