Home » Berita Jepara » Pemkab Jepara dan BPN Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Layanan Pertanahan Diperkuat

Pemkab Jepara dan BPN Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Layanan Pertanahan Diperkuat

JEPARA l MataMerdeka – Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat koordinasi melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi administrasi, mempercepat pelayanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Integrasi ini diharapkan dapat menyatukan data yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

Dengan sistem data yang saling terhubung, informasi mengenai bidang tanah dan objek pajak diharapkan menjadi lebih akurat. Hal ini juga dapat meminimalkan perbedaan informasi, seperti luas tanah dan identitas objek pajak, yang berpotensi menghambat proses pelayanan.

Integrasi NIB dan NOP Perkuat Akurasi Data

Pengintegrasian NIB dan NOP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dan kantor pertanahan didorong melakukan pertukaran serta pemadanan data pertanahan dan perpajakan. Setiap bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah maupun BPHTB perlu dipadankan antara NIB dalam sistem pertanahan dengan NOP pada basis data PBB-P2.

Integrasi tersebut juga mendukung proses verifikasi dan penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga pelayanan administrasi pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dorong Pelayanan Lebih Cepat dan Transparan

Selain meningkatkan akurasi data, integrasi NIB dan NOP diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban perpajakan.

Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi objek pajak maupun bidang tanah. Dengan demikian, proses pemeriksaan administrasi dapat dilakukan berdasarkan rujukan data yang lebih konsisten.

Di sisi lain, sinkronisasi tersebut juga berpotensi memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB dan BPHTB.

Pemerintah pusat sebelumnya menyebut integrasi NIB dan NOP telah diterapkan di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pengalaman daerah tersebut menjadi salah satu contoh manfaat pemadanan data untuk memperbaiki administrasi perpajakan daerah.

Melalui penguatan kerja sama dengan BPN, Pemkab Jepara diharapkan mampu membangun sistem pelayanan pertanahan yang semakin tertib, akurat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Integrasi data ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Joe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *