JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Bupati Witiarso Utomo, berencana memberikan pendidikan khusus bagi anak jalanan dan komunitas punk melalui program Sekolah Rakyat (SR) yang akan menerapkan sistem semi-militer. Program ini ditujukan untuk membentuk disiplin dan karakter positif, sekaligus memberi peluang memutus mata rantai kemiskinan bagi mereka.
Menurut Witiarso, Sekolah Rakyat dirancang untuk mendidik anak-anak kurang mampu—termasuk anak punk di jalanan—agar memiliki kepribadian yang lebih baik dan berdaya saing. Pola pendidikan semi-militer dianggap efektif dalam menanamkan kedisiplinan dan mental unggul, seperti halnya sistem di sejumlah institusi yang telah sukses mencetak pemimpin, termasuk dari kalangan kementerian dan pemerintahan.
Pemkab Jepara sudah melakukan identifikasi lokasi-lokasi favorit anak jalanan dan punk, seperti di Perempatan Gotri, dekat Pasar Pecangaan, dan Perempatan Bawu. Kehadiran mereka di titik-titik tersebut menimbulkan keluhan dari warga sekitar, sehingga perlu penanganan yang lebih serius. Kepala Desa Bantrung, Nur Sholeh, juga menyampaikan aspirasi warga agar Pemkab segera mengambil langkah nyata terhadap fenomena ini.
Secara nasional, data Kementerian Sosial menunjukkan telah berdiri sekitar 100 Sekolah Rakyat dengan lebih dari 9.780 siswa. Dalam program pengembangannya, Presiden Prabowo menargetkan tambahan kapasitas hingga 20.000 peserta didik.
Untuk di Jepara sendiri, progres konstruksi Sekolah Rakyat sudah memasuki tahap perancangan detail (DED), dengan rencana groundbreaking dijadwalkan pada Oktober 2025. Sekolah ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2026
(Joe)