JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, menegaskan pentingnya mengedepankan layanan dasar dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang berlangsung di Pendopo Kartini pada Selasa (6/5/2025).
Musrenbang tersebut menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam forum itu, Agus Sutisna menyampaikan harapannya agar penyusunan RPJMD tetap memusatkan perhatian pada layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi pilar utama, disusul dengan sistem kesehatan yang inklusif dan kuat. Infrastruktur layanan publik juga, menurutnya, perlu dirancang secara kontekstual dengan kondisi nyata di lapangan agar mampu mendukung ketahanan pangan dan tata ruang yang berkelanjutan.
Agus juga memberikan apresiasi atas hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam proyek infrastruktur. Ia menyoroti pencapaian pembangunan jalan provinsi dengan kucuran dana sebesar Rp35 miliar sebagai contoh nyata sinergi yang efektif, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa seluruh program dalam RPJMD harus disusun secara realistis dan tetap mengacu pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya formalitas dokumen, tapi harus menjadi panduan strategis yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo, memaparkan lima program prioritas yang menjadi fokus pembangunan periode 2025–2029, yang ia sebut sebagai “lima mulus”. Kelima program tersebut meliputi: reformasi birokrasi lewat inovasi seperti “Bupati Ngantor di Desa” dan “Desa Digital”; peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya melalui “Kartu Sarjana Jepara” dan “Kartu Guru Sejahtera”; penguatan layanan kesehatan dengan program “1 Desa 1 Pustu 1 Perawat” serta dukungan penuh terhadap BPJS; percepatan pembangunan infrastruktur; serta pengembangan ekonomi daerah lewat “Jepara Karya” dan revitalisasi Pasar Mebel Jepara.
Dengan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan RPJMD Jepara 2025–2029 akan menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berdampak nyata bagi seluruh warga, dari pelosok desa hingga pusat kota.
(Joe)