JEPARA | MATAMERDEKA.COM – Jepara resmi memiliki pemimpin daerah baru setelah pelantikan Bupati Witiarso Utomo (Wiwit) dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar) pada 20 Februari 2025 lalu. Kepemimpinan mereka menjadi tonggak sejarah, dengan dukungan 85% suara masyarakat, menjadikan generasi muda sebagai nahkoda baru Jepara.
Harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini dibahas dalam dialog bertajuk “Menaruh Harapan Pada Kepemimpinan Jepara Baru” di Radio R-Lisa, Senin (24/2/2025). Dialog ini dipandu oleh M. Safrudin, Sub Koordinator Media Massa Diskominfo Kabupaten Jepara, dengan menghadirkan sejumlah anggota DPRD Jepara.
Infrastruktur dan UMKM Jadi PR Utama
Anggota Komisi C DPRD Jepara, Bustanul Arif, menegaskan bahwa infrastruktur dan pengembangan UMKM menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera ditangani.
“Kami berharap infrastruktur dan UMKM dapat ditangani secepatnya, termasuk sektor pariwisata yang sempat redup agar bisa kembali bangkit,” ujar Bustanul.
Terkait tantangan keterbatasan anggaran, ia optimistis latar belakang Wiwit dan Gus Hajar sebagai pengusaha dan santri akan menjadi modal besar dalam mencari solusi inovatif.
“Tantangannya luar biasa, apalagi dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun, kami yakin mereka mampu mengatasinya,” tambahnya.
Optimalisasi PAD Jadi Sorotan
Sekretaris Komisi A DPRD Jepara, Padmono Wisnugroho, menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak kendaraan bermotor.
“Potensi PAD dari sektor ini masih bisa lebih ditingkatkan, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Perencanaan APBD dan Keselarasan dengan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jepara, Haizul Ma’arif (Gus Haiz), mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur membutuhkan proses panjang karena APBD tahun ini masih mengacu pada kebijakan kepemimpinan sebelumnya.
“Bupati dan Wakil Bupati saat ini menjalankan APBD yang telah disahkan sebelum mereka menjabat. Maka, perubahan visi dan misi harus diselaraskan secara bertahap,” jelas Gus Haiz.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, agar program pembangunan berjalan efektif.
“Perubahan yang progresif itu penting, kita butuh pembangunan yang agresif. Meski APBD tahun ini disahkan sebelumnya, masih ada ruang revisi untuk menyesuaikan prioritas,” pungkasnya.
(Joe)