Home » Berita Jepara » Pemkab Jepara Siapkan 61 Bantuan RTLH pada 2027, Target Penanganan Tembus 100 Rumah

Pemkab Jepara Siapkan 61 Bantuan RTLH pada 2027, Target Penanganan Tembus 100 Rumah

JEPARA l Matamerdeka – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berencana meningkatkan alokasi bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun anggaran 2027. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah menyiapkan bantuan untuk 61 unit rumah, lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Moh. Eko Udyyono, mengatakan peningkatan alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Meski demikian, Pemkab Jepara menargetkan penanganan RTLH secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 100 unit pada 2027. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah daerah akan mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat.

“Target kami tetap di angka 100-an titik. Untuk tahun 2027, dari APBD sudah disiapkan 61 titik, dan kekurangannya akan kami kejar lewat pendekatan ke provinsi maupun pusat sesuai arahan Pak Bupati,” ungkap Eko.

Penanganan RTLH Jepara Lampaui 1.000 Unit pada 2026

Upaya perbaikan rumah tidak layak huni di Jepara pada 2026 tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten. Program tersebut turut didukung bantuan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kontribusi perusahaan dan lembaga sosial.

Eko menyebutkan, sepanjang 2026 lebih dari 1.000 unit rumah di Jepara telah mendapatkan bantuan perbaikan dari berbagai sumber pendanaan.

Khusus melalui APBD Kabupaten Jepara, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp580 juta untuk 29 unit rumah. Setiap penerima memperoleh bantuan stimulan sebesar Rp20 juta.

Untuk bantuan yang bersumber dari APBD murni 2026, seluruh pengerjaan disebut telah rampung dan diserahkan kepada penerima manfaat. Sementara itu, beberapa unit yang masuk dalam alokasi APBD Perubahan masih dalam proses pembangunan.

Di luar anggaran kabupaten, dukungan juga datang melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 709 unit dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 220 unit.

Pemkab Jepara juga menggandeng sejumlah pihak, mulai dari CSR Bank Jateng, perusahaan perumahan, BAZNAS, yayasan sosial, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan program.

Perluas Kolaborasi untuk Menambah Kuota Bantuan

Pemkab Jepara berupaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dan lembaga agar kebutuhan penanganan RTLH tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Selain mengajukan proposal kepada pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah juga membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka peluang tambahan kuota bantuan.

Eko menyebut keterlibatan langsung Bupati Jepara dalam mengawal pengajuan program menjadi salah satu upaya memperluas dukungan bagi masyarakat. Komunikasi juga dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk anggota legislatif dari berbagai daerah pemilihan.

Melalui kolaborasi pendanaan tersebut, Pemkab Jepara berharap jumlah rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan dapat terus meningkat, sehingga semakin banyak warga memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak huni.

Joe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *